Noorca Massardi: Film Nasional Mati Jika Bioskop Mati

Kajian :: Penulis: Lisabona Rahman

Noorca Massardi mengeluarkan pernyataan tertulis yang memicu perdebatan mengenai situasi impor film di Indonesia saat ini. Pernyataan ini terbit di kompas.com tanggal 18 Februari 2011. Pernyataan ini kami kutipkan sebagaimana terbit dengan mempertahankan ejaan dan penggunaan huruf besar dan kecilnya, juga penomoran pokok-pokok pernyataannya.

 

Film Nasional Mati Jika Bioskop Mati

Oleh Noorca M. Massardi

Ini bukan tentang "kenaikan pajak film impor" - yg merupakan hak & wewenang setiap negara, dan dalam hal itu, PIHAK ASING atau AMERIKA SERIKAT khususnya, tidak bisa/tidak akan menolak karena berapa pun jumlah kenaikan pajaknya nanti akan dibebankan kepada rakyat indonesia sendiri sebagai penikmat film impor.

Tapi yang dipermasalahkan adalah: sejak Januari 2011 ini ada aturan dan penafsiran baru Direktorat Jenderal Bea Cukai atas UU/Peraturan tentang pajak bea masuk yang lama, yang diberlakukan per Januari 2011, yakni "BEA MASUK ATAS HAK DISTRIBUSI" YANG TIDAK LAZIM DAN TIDAK PERNAH ADA DALAM PRAKTIK BISNIS FILM DI SELURUH DUNIA!

Sebab, yang disebut bea masuk itu hanya berlaku untuk BARANG MASUK.

Dan, sebagai BARANG setiap kopi film impor yang masuk ke Indonesia, selama ini sudah dikenakan/dibayarkan bea masuk+pph+ppn = 23,75% dari NILAI BARANG.

Selain itu, selama ini, Negara/Ditjen Pajak/Kemenkeu juga selalu menerima pembayaran pajak penghasilan 15% (Limabelas persen) dari hasil eksploitasi setiap film impor yang diedarkan di indonesia.

Pemda/Pemkot/Pemkab juga selalu menerima PAJAK TONTONAN  dalam kisaran 10-15% untuk setiap judul film impor/nasional sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena Ditjen Bea Cukai tidak mau memahami/menanggapi seluruh argumen penolakan/keberatan terhadap BEA MASUK HAK DISTRIBUSI yang diajukan oleh pihak MPA/Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (Ikapifi)/Bioskop 21,dll, dan karena ketentuan itu tidak lazim di negara mana pun di dunia ini, - karena FILM BIOSKOP BUKAN BARANG DAGANGAN sebagaimana produk garmen/otomotif dll, MELAINKAN KARYA CIPTA YANG TIDAK BISA DIPERJUALBELIKAN melainkan merupakan PEMBERIAN HAK EKSPLOITASI  ATAS HAK CIPTA YANG DIBERIKAN OLEH PEMILIK FILM KEPADA DISTRIBUTOR/BIOSKOP dan penonton hanya membayar tanda masuk untuk bisa menikmatinya dan tidak bisa membawa film sebagai BARANG --- DAN UNTUK HASIL EKSPLOITASI JASA ITU SELAMA INI PEMILIK FILM SUDAH MEMBAYAR 15% (LIMABELAS PERSEN) BERUPA PAJAK PENGHASILAN KEPADA NEGARA--- maka MPA sebagai ASOSIASI PRODUSER FILM AMERIKA memutuskan:

Selama ketentuan BEA MASUK ATAS HAK DISTRIBUSI FILM IMPOR itu diberlakukan, MAKA SELURUH FILM AMERIKA SERIKAT TIDAK AKAN DIDISTRIBUSIKAN DI SELURUH WILAYAH INDONESIA sejak Kamis 17 Februari 2011.

Film-film impor yang baru dan yang BARANG-nya sudah masuk dan sudah membayar bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku selama ini, TIDAK AKAN DITAYANGKAN DI INDONESIA (seperti Black Swan, True Grit, 127 Hours dll). Sedangkan untuk film-film impor yang sedang tayang, bisa dicabut sewaktu-waktu apabila PIHAK PEMILIK FILM IMPOR menyatakan mencabut HAK EDARnya di Indonesia.

Akibat langsung dari dicabutnya HAK DISTRIBUSI FILM IMPOR untuk Indonesia itu adalah:

1. Ditjen Bea Cukai/Ditjen Pajak/Pemda/Pemkot/Pemkab AKAN KEHILANGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN dari film impor sebesar 23,75% atas bea masuk barang, 15% Pph hasil ekploitasi film impor, dan Pemda/Pemkot/Pemkab akan kehilangan 10-15% pajak tontonan sebagai pendapatan asli daerah!

2. Bioskop 21 Cinepleks dengan sekitar 500 layarnya, sebagai pihak yang diberi hak untuk menayangkan film impor akan kehilangan pasokan ratusan judul film setiap tahun, sementara film nasional selama baru mampu berproduksi 50-60 judul/tahun.

3. Dengan akan merosotnya jumlah penonton film (impor) ke bioskop, maka eksistensi industri bioskop di indonesia akan terancam.

3. Nasib 10 ribu karyawan 21 Cinepleks dan keluarganya, akan terancam.

4. Penonton film impor di indonesia akan kehilangan hak akan informasi yang dilindungi UUD.

5. Industri food & beverage (cafe-resto) akan terkena dampak ikutannya, juga pengunjung ke mall/pusat perbelanjaan, parkir, dll.

6. Industri perfilman nasional harus meningkatkan jumlah produksi dan jumlah kopi filmnya bila ingin "memanfaatkan" peluang itu, yang berarti harus meningkatkan permodalannya sementara kecenderungan penonton film indonesia terus merosot.

Solusi:

1. Bila Negara/Pemerintahan/Kemenkeu/Ditjen Pajak/Ditjen Bea Cukai/Pemda/Pemkot/Pemkab tidak ingin kehilangan Rencana Anggaran Pendapatan dari bea masuk/Pph film impor, maka ketentuan yang TIDAK LAZIM yang merupakan TAFSIR BARU ATAS UU/PERATURAN TENTANG PERPAJAKAN YANG LAMA itu HARUS DIBATALKAN/DICABUT

2. Bila Negara/Pemerintah peduli pada nasib dan masa depan industri perbioskopan Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari nasib dan masadepan industri film nasional, maka Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/Direktorat Film, wajib melakukan intervensi atas ketentuan yang TIDAK LAZIM tersebut dan melaporkan kepada Presiden untuk membatalkan ketentuan itu.

3. Bila Kementerian Tenaga Kerja peduli terhadap kemungkinan terciptanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri perbioskopan dan dampak ikutannya, akibat ketentuan yang TIDAK LAZIM itu, juga harus melaporkan kepada Presiden mengenai hal itu.

4. Bila para penonton/penggemar film-film impor Indonesia tidak ingin negeri ini kembali ke tahun 1960-an saat film-film Amerika diboikot di Indonesia, dan akan kehilangan HAK ATAS INFORMASI dan HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN/PENGAJARAN/LAPANGAN PEKERJAAN di bidang perfilman, sebagaimana dilindungi UUD 1945, atas nama masyarakat, harus mengekspresikan keberatannya melalui pelbagai saluran/media/jejaring sosial yang ada agar Ditjen Bea Cukai membatalkan ketentuan yang TIDAK LAZIM dalam industri perfilman dunia itu.

5. Bila Negeri ini/Pemerintahan Republik Indonesia ini/Presiden SBY ini, tidak ingin dinyatakan sebagai NEGARA YANG GAGAL MELINDUNGI HAK SETIAP WARGA NEGARANYA (cq HAK ATAS INFORMASI/HAK ATAS PENDIDIKAN/PENGAJARAN), dan DIKUCILKAN DALAM PERGAULAN PERFILMAN INTERNASIONAL, maka Presiden harus memerintahkan kepada Menko Ekuin/Menkeu/Ditjen Pajak/Ditjen Bea Cukai untuk segera MEMBATALKAN/MENCABUT KETENTUAN YANG TIDAK LAZIM DALAM INDUSTRI PERFILMAN DUNIA ITU.

6. Bila anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semua komisi yang membidangi Industri/Perdagangan/Perpajakan/Kebudayaan dan Pariwisata/Politik/Tenaga Kerja/Pendidikan peduli akan masalah ini, harus segera memanggil para pejabat terkait untuk mencabut ketentuan yang TIDAK LAZIM yang berdampak panjang tersebut.

 

Salam dan prihatin,
Noorca M. Massardi

(Budayawan, Pengamat Film, Ketua GPBSI, Juru Bicara 21 Cineplex, Pemimpin Redaksi Majalah AND (Amazing Nasional Demokrat), Pecinta Film Impor/Film Nasional, Penulis Novel, Penyair, Pewarta, Host: Live Talkshow Jaktv: Komidi Putar Indonesia setiap Jumat pkl 19.30-20.30 wib, Warga Negara Republik Indonesia, twitter: @noorca, email: noorca@yahoo.com)

 

Ikut Debat Tentang Topik Ini

Komentar 2

daniel
9 tahun yang lalu

Saya baru saja kelar berbincang dengan Rudy S. Sanyoto, Bang Willy dari Delta Film dan Bang Nasarudin dari BP2N, mengenai kondisi obyektif yang terjadi dalam ranah perfilman Indonesia. Dari Bung Rudy, saya mendapatkan gambaran yang sangat gamblang tentang persoalan yang dihadapi negara berkaitan dengan distribusi film Hollywood melalui perwakilan MPA dan Group 21.

Perilaku korupsi ternyata berlaku pada Grup 21 dan MPA (Motion Picture Asociation America). Mereka bagaikan garong yang sangat brutal, ngemplang pajak dan tidak membayarkannya kepada negara. Akibatnya, perfilman Indonesia terus menerus mandul, karena uang yang seharusnya menjadi modal pembangunan perfilman Indonesia, digarong habis-habisan oleh mereka.

Bagaimana aparat negara dalam hal ini dirjen pajak dan jajarannya dapat kecolongan? Perilaku korup yang merugikan Negara dan merampas hak rakyat Indonesia itu berjalan bukan hanya satu tahun atau dua tahun! Mereka telah menggarong republik ini sejak tahun 90an!!!

Lantas, bagaimana mungkin sebagian penggiat perfilman Indonesia, tokoh-tokoh muda perfilman Indonesia yang diwawancarai media itu dengan gagahnya bicara bahwa polemik bioskop 21 ini akan membunuh bioskop dan film Indonesia???

Saya gemessssss dengan realitas perfilman Indonesia saat ini! Persoalan ruwet yang menggunung ini harus segera dibongkar!!! Tidakkah sadar bahwa korupsi yang dilakukan Grup 21 dan MPA itu lebih besar dari korupsi yang dilakukan Gayus berikut gurita-guritanya??????

SADARLAH WAHAI MASYARAKAT FILM INDONESIA DAN PEMERINTAH!!! NEGARA KITA SEDANG DIRAMPOK HABIS-HABISAN!!!

KangAndes
9 tahun yang lalu

memang aneh dengan pemerintah ini, Pemerintah yang ambigu dan tidak punya konsep, baik disektor ekonomi, pendidikan bahkan,  kini dunia hiburan.

tapi yang ikutan latah aneh adalah para film maker insan film, perusahaan film nasional, merasa mendapat angin segar dengan hengkangnya film import, percaya deh, yang biasa nonton film import pasti akan memilih film DVD dibanding harus nonton film nasional, lihat aja di forum ini resensi filmnya : 

Jenglot Pantai Selatan
Rindu Purnama
Arwah Goyang Karawang
Kalung Jelangkung
Love Story
Pelukan Janda Hantu Gerondong
Cewek Gokil

tidak satupun dari judul film diatas yang menggetarkan hati untuk menontonnya, sekalipun praktisi film mau berbusa-busa membuat statement film itu bagus tetep saja OGAH, atau mau jupe dan dewi persik bikin sensasi adegan lesbian pun tetep aja OGAH  

menonton adalah masalah selera, sekalipun film hollywood, tidak semua film hollywood aku tonton, tetep saja kita pilih, drama, atau action, sekalipun pilih salah satu, tetep aja resensi terbaik yang ingin kita tonton…..., masa udah pake internet, udah pake facebook, udah pake twiter, hp pake blackberry, lokasi bioskop di mall yang sangat megah, masa harus nonton JENGLOT ... hahahhahahahaha, nggak banget deh.

kenapa sih gak bikin film Diponogoro, dengan dramatisasi seperti braveheart dari sisi sejarah cerita hampir sama tentang konflik pertanahan

atau bikin film seri dengan gaya ally mcbeal, lebih ngajak pinter, lebih membuka wawasan, dbanding nonton cinta fitri please deh.

Insan perfilman, seharusnya bisa mengikuti perkembangan masyarakat, bukan bikin yang begitu-bgitu aja dengan klaim pasar penontoin di Indonesia cuma itu, jangan-janagn otak kalian yang cuma sampai situ, coba liat 147 hour begitu keren tanpa harus repot bikin efek hantu, yang sama sekali gak bikin serem. kita lihat aja, 6 bulan kedepan apa kabar film Indonesia, apakah kita akan menguburnya?

Pemberian komentar tidak diakifkan.