Yang Muda Yang Dijual

Resensi › Windu W Jusuf

Penilaian penulis:  
 (5/10)

Entah bagaimana ceritanya, film Indonesia masa kini gandrung akan tokoh, terutama  yang berasal dari masa lalu yang jauh. Tak hanya itu, melalui pelekatan sang tokoh dengan atribut sosialnya yang dianggap mewakili kelompok sosial tertentu, muncul pula klaim sejarah, dimana kelompok tersebut digambarkan berjasa besar bagi komunitas yang lebih besar bernama bangsa. Dengan cara yang sama, ada tawaran nilai yang disuguhkan sebagai pelajaran untuk masa kini. Soegija (2012), dan terakhir Sang Kiai (2013), adalah contoh yang sempurna.  Keduanya masing-masing mengangkat peran kalangan Katolik dan Muslim di masa perjuangan kemerdekaan. Pesan politiknya kurang lebih gampang dibaca. Soegija menepis propaganda hitam kaum Islamis yang menempatkan orang Katolik (lebih luasnya lagi Kristen) sebagai antek penjajah; demikian pula Sang Kiai yang mengajarkan bahwa Muslim yang baik bukanlah Muslim yang sektarian dan pro-Daulah Islamiyah, melainkan Muslim yang pro-Republik.

Film Jokowi menunjukkan tren yang sama, meski tak menyentuh perjuangan kemerdekaan seperti dua film di atas.  Sebagaimana yang terjadi pada tokoh aslinya, Joko “Jokowi” Widodo adalah bagian dari generasi yang lahir agak jauh dari masa itu. Satu-satunya momentum sejarah yang diangkat dalam Jokowi adalah pembantaian 1965-66. Namun itu pun sejenak saja dan tak punya signifikansi apa-apa, kecuali untuk memberi gambaran latar belakang belaka bahwa ia, layaknya orang banyak di zaman itu, mengalami kesulitan ekonomi serta harus mengungsi ke sana-kemari—salah satunya karena tragedi pembantaian kurang lebih satu juta manusia tersebut. Sejarah dipersempit menjadi riwayat pribadi, yang kemudian dikosongkan dari konteks sosio-politisnya, termasuk dari interaksi lingkungan sekitarnya.

 

Logika Sinetron

Joko Widodo adalah fenomena—tahun lalu ia terpilih sebagai gubernur Jakarta, setelah sebelumnya menjabat walikota Solo.  Tak perlu diungkapkan lebih jauh apa saja yang telah ia perbuat untuk warga Jakarta dan Solo.  Orang tinggal menyalakan televisi dan membaca koran. Tapi di sinilah muncul pertanyaan: selain fakta bahwa nama Joko Widodo tengah berkibar, adakah alasan lain untuk mengangkat kisah hidupnya ke layar putih?  Secara pribadi, sang Gubernur sendiri, dalam berbagai pernyataannya, tak merestui pembuatan film ini, walaupun tak ada gambaran tentang dirinya yang dibuat buruk. Ia dikisahkan tanpa cela: jujur, sederhana, dan sukses dari jerih payahnya pribadi. Nampaknya, semua pelekatan kualitas yang sempurna itu tidak lain demi memenuhi  kerinduan khalayak ramai akan sosok pemimpin yang populis, dan itu ditemukan antara lain dalam sosok Joko Widodo.  Ini menciptakan pasar tersendiri. Menjelang pemilihan gubernur dan setelahnya, buku-buku biografi dan motivasi dengan tema Jokowi pun laris manis.  Segaris dengan itu, film Jokowi  nampaknya tak punya tujuan lain kecuali jualan. 

Namun bagaimana Joko Widodo muncul sebagai karakter serba-sempurna yang ‘layak jual’?  Dalam Jokowi, sang gubernur (diperankan oleh Teuku Rifnu Wikana) adalah anak sulung dari keluarga ‘orang susah’ namun bermartabat. Ayahnya adalah tukang kayu yang senantiasa mendukung setiap langkah Joko untuk menjadi ‘orang besar’ dan ‘sukses’, yang mampu melayani masyarakat secara sukarela. Pendidikan moral di keluarganya berlangsung lewat petuah, yang mengalir deras dari sang ayah (Susilo Badar), juga dari sang kakek (Landung Simatupang).  Akibatnya, Joko Widodo pun tumbuh sebagai anak berprestasi di sekolah, tak suka berkelahi, dan kendati gandrung dengan musik ngak-ngik-ngok, ia tak pernah mencicipi alkohol dan main gila dengan perempuan.  Joko Widodo kecil tak pernah berubah hingga ia dewasa: ia tetap saja pria baik-baik, lurus, dan pemalu. Ditambah lagi dengan segala tabiat baiknya itu, ia sungguh-sungguh sukses meniti karier sebagai pengusaha mebel, dan puncaknya terpilih menjadi gubernur Jakarta. Ini formula lazim—jika bukan basi—yang kini dijajakan dalam acara-acara motivasional di televisi: orang miskin jadi orang kaya, orang kampung jadi orang gedongan, dan perubahan tersebut hanya mungkin lewat ikhtiar yang sungguh-sungguh, plus kehendak ilahiah –tanpa korupsi, tanpa main kotor. Doa orangtua dan kesungguhan pribadi jadi mantra kesuksesan.

Namun, petuah-petuah inilah, yang terangkai lewat hubungan yang intim antara Joko, ayahnya, dan kakeknya, yang membuat perkembangan karakter Joko ganjil dalam film ini. Ia tak nampak sebagai manusia alih-alih robot. Memang ada kalanya si orangtua salah sangka terhadap tindak-tanduk Joko, tapi si tokoh kita segera meluruskan kesalahpahaman tersebut. Misalnya pada sekuens sang ibu yang menangis di atas sajadah, mengira kesukaan tiba-tiba Joko terhadap musik rock telah menjerumuskannya ke jurang kemaksiatan. Namun sisanya, ‘hitam’ kata sang bapak, ‘hitam’ kata Joko; ‘putih’ kata sang kakek, ‘putih’ kata Joko.

Lebih jauh, narasi-narasi yang membungkus peristiwa di sekitar kehidupan Joko hanya bergulir untuk menyokong agar sederet petuah bisa muncul, lantas menguatkan gambaran akan kepatuhan sang anak. Interaksi Joko dengan karakter-karakter lain dalam film ini pun hanya berlaku sebagai pelengkap, dalam durasi yang terbatas. Kita tak dibiarkan tahu apa hubungan yang lebih dalam antara mereka dan karakter utama. Maka dengan cara yang sama, film ini sebetulnya melemahkan  citra Joko Widodo sebagai self-made man yang hendak  dibangunnya: seandainya saja ekspos terhadap sosok-sosok orangtua dihilangkan, segala cerita sukses itupun bakalan goyah.

Jika ada satu kata yang mampu menangkap ruh dari Jokowi, maka itu adalah “sinetron.” Mengapa tidak? Tidak satu-dua adegan di film ini yang berpijak di atas opera sabun televisi, dimana suara batin sang karakter ditampilkan sebagai monolog, alih-alih terangkai menjadi tindakan. Belum lagi soal penghadiran kembali setting yang anakronis di sana-sini. Bagaimana bentuk mobil patroli polisi di tahun 2000-an bisa muncul di tahun 1965? Bagaimana pula ayah Jokowi yang dikisahkan sebagai tukang kayu miskin mampu membeli rumah joglo besar dan berhalaman luas, yang notabene merupakan rumah priyayi Jawa papan atas? Kealpaan dalam menghadirkan ulang suasana masa lalu tak jarang memang tidak terhindarkan. Namun dalam film ini, kekeliruan tersebut bermula dari hasrat menggebu-gebu untuk memoles karakter Joko Widodo sesempurna mungkin, sehingga elemen-elemen pendukung yang lain (dan tak kalah penting) praktis dianaktirikan.  Walhasil, seperti yang telah dicatat di atas, yang nampak di mata adalah kesenjangan luar biasa antara tokoh utama dan dunia di sekelilingnya.

 

Biografi dan Kultus Individu

Penulisan biografi pada dasarnya berurusan dengan bagaimana individu ditempatkan dalam konteks historis tertentu.  Dalam penulisan sejarah sendiri, biografi berperan menjadi salah satu sumber informasi yang tidak didapat dari dokumen-dokumen resmi. Sebaliknya, biografi pun membuka kemungkinan untuk ditulis ulang seiring kemunculan data-data historis yang baru. Biografi yang baik akan menimbang informasi-informasi yang berbeda, memastikan mana fakta yang mendekati kebenaran dan mana yang bias atau bahkan palsu, dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat bersamaan, penulisan biografi—khususnya dalam kasus biografi politik—seringkali sulit dilepaskan dari preferensi politik penulisnya.  Hal ini turut menentukan sumber informasi mana yang diacu penulis. Semakin kontroversial seorang tokoh politik, maka semakin biografi-biografi yang ada pun menyuguhkan potret pribadi yang saling bertentangan.

 Tulisan-tulisan biografis tentang Maximillien Robespierre, pemimpin Revolusi Prancis pada masanya yang paling berdarah (1792-94) adalah contohnya.  Sejarawan konservatif Inggris  abad 19--yang mengandalkan sumber-sumber resmi dari keraton Versailles dan testimoni keluarga-keluarga bangsawan—menggambarkan sosok Robespierre sebagai karakter yang gila kekuasaan dan haus darah.  Adapun dalam karya-karya sejarawan radikal Prancis (dan kemudian Uni Soviet)—bersandar pada sumber-sumber dari partai Jacobin, pamflet, catatan para pelancong—ia merupakan penyelamat revolusi yang bernasib tragis. Dalam kasus Robespierre, baik yang Kiri maupun yang Kanan punya investasi ideologis yang  besar dalam penulisan biografinya.

Konteks waktu ketika sebuah sebuah biografi ditulis juga berpengaruh.  Biografi tokoh yang sama, Fatal Purity: Robespierre and the French Revolution, misalnya, ditulis lebih dari 15 tahun setelah Perang Dingin usai dan ketika Revolusi didiskreditkan di negerinya sendiri. Mengandalkan bahan-bahan yang lebih beragam, penulisnya mengklaim bahwa ia tidak lagi dibebani kerangka pembacaan khas Perang Dingin. Hasil memang berbeda. Robespierre dalam Fatal Purity menjadi sosok yang jauh lebih problematis dari yang ditampilkan sebelum-sebelumnya: ia, mantan pengacara dari kota kecil Arras yang kukuh menentang hukuman mati, terpaksa memberlakukan guillotin, metode hukuman mati yang paling efektif guna mengeksekusi “musuh-musuh rakyat” saat itu.

Di Indonesia, dimana “biografi sebagai investasi politik” menemukan praktiknya yang paling vulgar dan sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah, hal yang sama berlaku. Ada perbedaan dalam tren penulisan biografi Suharto di era Orde Baru dan sekarang. Di bawah kediktatoran militer Orde Baru, kisah hidup sang jenderal ditulis tanpa cacat sedikit pun. Di periode awal Reformasi, muncul lusinan buku yang mengecam dosa-dosa politik Suharto. Beberapa tahun belakangan, ketika sejumlah partai tanpa malu-malu menjual nostalgia “rindu Orde Baru”, keberingasan si anak petani dari desa Kemusuk itu tetap diakui, namun kali ini dibubuhi segudang pemakluman, misalnya dengan mengatakan bahwa “Pak Harto Khilaf, tapi ia membawa stabilitas”; “Pak Harto menyelamatkan Indonesia dari kudeta komunis”; “Zaman Pak Harto, pupuk murah”; hingga yang paling absurd seperti: “Pak Harto sebetulnya orang Jawa tulen yang tak neko-neko; tapi sayang, anak-anaknya bejat, boros, gemar judi di Hong Kong dan tukang main perempuan.” (Disclaimer: Buku Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto bukan biografi, tapi bisa dijadikan rujukan menarik untuk kasus ini).   

Di Indonesia hari ini, biografi pun nyaris menjelma “hagiografi”—suatu penulisan riwayat hidup ala  orang suci yang penuh puji-pujian, namun kali ini dilengkapi dengan sejumput cerita konyol masa muda untuk menunjukkan sisi “manusiawi” sang tokoh. Demi menambah kesan dramatis, narasi “kere jadi kaya” pun ditonjolkan dan senantiasa dituturkan dengan pretensi rendah hati melalui judul-judul seperti “Anak Singkong”. Silakan cek di toko buku terdekat—seksi biografi selalu ramai dengan narasi hidup pengusaha tenar atau pejabat publik yang seringkali ditulis oleh pengarang yang itu-itu juga. Narasi kehidupan para purnawirawan tentara di Indonesia mengambil jalur yang sedikit berbeda, mengingat reputasi militer Indonesia yang berdarah-darah. Rata-rata berbicara tentang peranan positif subjeknya di periode menjelang dan awal Reformasi, yang mengklaim  berhasil mencegah kekacauan di Jakarta serta memuluskan transisi kekuasaan. Perlu diingat pula bahwa biografi-biografi yang sama mengaburkan keterlibatan berdarah sang perwira tinggi di Aceh, Timor Leste, dan ladang pembantaian Nusantara lainnya.  

Bukan hal yang janggal jika buku-buku seperti ini kian menjamur menjelang 2014. Untuk itu, ada satu ihwal lagi yang perlu dicatat terkait presentasi tokoh dalam biografi: ia ditampilkan serba-berkebalikan dengan situasi masyarakat yang carut-marut, dan serba-berlawanan dengan elit-elit yang kini berkuasa.  Tak peduli ideologi dan afiliasi politiknya, tokoh-tokoh (khususnya yang masih hidup) dalam biografi di Indonesia saat ini adalah penjual harapan yang selalu tampil “merakyat.”

Kembali ke bagian awal tulisan, moda penulisan biografi tersebut juga berlaku pada film Indonesia kontemporer. Sama halnya dengan Soegija atau Sang Kiai,  kisah hidup sang gubernur dirangkai sedemikian rupa supaya mampu memenuhi kualitas-kualitas pemberi harapan bagi khalayak ramai. Masyarakat kita digerus konflik agama? Tampilkan saja sosok Jokowi yang toleran, yang tak sungkan-sungkan berangkat ke pengajian dengan membonceng tetangganya yang mau ke gereja. Korupsi merajalela? Munculkan saja Jokowi kecil yang berani menolak sogokan receh dari kawannya yang bolos dari pengajian.  Negara mengusir wong cilik dari tempat tinggalnya? Demikian pula Jokowi yang di masa kecilnya harus berpindah-pindah rumah lantaran orangtuanya tak sanggup bayar sewa rumah, dan yang di kemudian hari jadi korban penggusuran pemerintah daerah yang ingin membangun terminal, persis di atas rumah yang dikontrak keluarganya.  Politisi kita memperkaya diri dari jabatan? Tuh lihat, Jokowi makmur dari bisnis mebel.

Jokowi tidak beranjak dari pola penulisan biografi populer di Indonesia seperti yang telah disebutkan di atas. Tapi boleh jadi, hanya itu yang kini laku.

Komentar

Silahkan masuk log terlebih dahulu untuk memberi komentar.