Pada 12 November 2011 lalu, Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia (YMMFI) merilis pernyataan bahwa Jakarta International Film Festival (JIFFest) batal diselenggarakan pada tahun ke 13-nya ini. Seperti diketahui, JIFFest sudah menjadi agenda acara internasional penting untuk perfilman Indonesia. Dengan menyusun program penayangan film-film berkualitas baik dari dalam maupun luar negeri (khususnya film-film alternatif), JIFFest berhasil memberikan perluasan apresiasi terhadap film. Pembatalannya disebabkan berhentinya dana hibah dari donor asing yang selama ini menjadi komponen utama pendanaan festival tersebut. Tahun lalu JIFFest sempat menggalang dana dan dukungan dari publik lewat kampanye Save JIFFest. Pada 28 November 2011, redaksi FI mewawancarai Lalu Roisamri di Gedung Film, Jakarta, di tengah kesibukannya sebagai Wakil Ketua I Festival Film Indonesia 2011. Direktur JIFFest tersebut bercerita tentang pembatalan acara, pendanaan, serta dukungan pemerintah dan publik.
Film Indonesia (FI): Informasi tentang penyelenggaraan JIFFest tahun ini sempat diumumkan akan berlangsung pada 14-24 Oktober 2011. Pembatalan JIFFest ini berarti terjadi di tengah persiapan. Atau sudah ada kekhawatiran jauh sebelumnya?
Lalu Roisamri (LR): Sebetulnya (pada waktu itu) kami masih berusaha mencari. Rencana tempat di Blitz, Pacific Place, sudah aman karena mereka mau mensponsori lagi. Namun, memang dari awal tahun kami merasa berat banget untuk menyelenggarakan JIFFest dengan skala yang sama seperti sebelumnya, karena donornya sudah berhenti di tahun 2010. Jadi, 2011 praktis sudah tidak ada donor. Di yayasan, kami mempertimbangkan mau bikin skala kecil tapi tetap jalan, meski dari sisi organisasi sendiri sudah cukup berat. Biasanya program didukung donor, tetapi operasional didapat dari sponsor. Ada subsidi silang di antara keduanya. Jadi, ketika donor tidak ada, otomatis jadi timpang. Selama ini kami belum bisa 100 persen pendanaan dari dalam negeri. Pendanaan dari luar negeri bisa mencapai 50 persen lebih.
FI: Bagaimana biasanya komposisi pendanaan sebuah festival film?
LR: Komponen pendanaan festival di luar negeri yang jadi referensi kita selama ini adalah 30 persen dari negara, 30 persen dari kota, dan 40 persen dari swasta. Kami tidak kesulitan mencari 40 persen swasta. Yang 30 persen negara dan 30 persen kota, selama ini disubstitusi dengan donor asing. Nah, ketika itu hilang, otomatis harusnya kita bisa, katakanlah bukan negara atau kota, 100 persen swasta. Namun, kemampuan kita untuk fundraising sebesar itu belum mungkin. Mungkin saja JIFFest tidak diselenggarakan sekarang, karena kami sedang berpikir mau mendesain ulang. Sebuah format yang 100 persen pendanaannya bisa dari swasta.
Selama ini, misalnya, kami masih subsidi harga tiket. Kalau di Blitz, katakan harga rata-rata Rp 35.000, dengan tiket akhir pekan Rp 50.000 dan hari biasa Rp 25.000, sedangkan kami menjual tiket seharga Rp 20.000. Itu ada subsidi sekian persen, apalagi di akhir pekan harga kita tetap sama. Bahkan untuk film-film tertentu kita gratiskan, seperti untuk film-film Indonesia. Pertimbangan kami karena memang dari awal gagasan festival ini adalah edukasi dan apresiasi. Kalau seandainya tiket mau dijual dengan harga lebih mahal, itu lumrah. Di Singapura misalnya, harga tiket festival lebih mahal dari harga tiket bioskop normal. Cuma kami berpikir, kalau JIFFest seperti itu mungkin jadinya tidak bisa terjangkau semua kalangan. Kami pindah dari Taman Ismail Marzuki (TIM) ke mal saja, orang-orang protes. Sekarang, kalau sudah di mal dan harganya lebih mahal, akan bagaimana lagi? Hal-hal seperti itu sudah disadari dan kami ingin JIFFest tetap terjangkau semua kalangan. Ya mungkin jadinya kami harus lebih kerja keras dan memikirkan format yang lebih menarik untuk sponsor.
FI: Format yang lebih menarik untuk sponsor itu seperti apa?
LR: Mungkin saya kasih latar belakang juga, ya. Misalkan, dengan dana bujet dinas per tahun dua miliar untuk penyelenggaraan, termasuk persiapan dan operasional, kami hanya mampu menjangkau 15.000 penonton selama sepuluh hari. Bandingkan misalnya investasi itu atau sponsorship untuk acara lain, seperti musik atau sepak bola yang bisa didatangi ratusan ribu orang. Perbandingannya seperti itu. Di sisi lain misalnya, mungkin tidak ada bintang yang datang karena film-film yang kita putar kan semuanya alternatif, bukan dari arus utama. Sementara kalau musik bisa lebih populer.
Di sisi lain, dulu kita punya bioskop berkapasitas 1.000 sampai 1.500 kursi di satu teater. Sekarang, bioskop di Jakarta itu lebih kecil kapasitasnya, tetapi dalam radius tertentu lebih banyak. Mungkin karena ada faktor kemacetan dan sebagainya, tingkat keterisian bioskop 60-70 persen. Itu memengaruhi ke banyaknya jumlah penonton yang menjadi daya tarik sponsor. Kami punya faktor eksternal yang patut diperhitungkan. Ke depannya, kami sedang mendesain festival, yang sebenarnya dulu pernah dicoba tapi belum terlalu menarik: membuat pertunjukan musik yang dikombinasikan dengan film. Tahun depan, kita sedang memikirkan itu, konsep yang lebih atraktif buat sponsor, yakni menggabungkan film dengan konser musik. Kami sudah punya beberapa referensi festival di luar yang konsepnya seperti itu.
FI: Berarti JIFFest sedang fokus mencari dana 100 persen dari swasta? Lalu, mengapa tidak mencoba mencari yang 60 persen berdasarkan komposisi awal, yakni masing-masing dari negara dan kota?
LR: Ya, itu tetap bisa. Apalagi adanya perubahan Kementerian Budaya dan Pariwasata (Kemenbudpar) jadi kementerian yang baru sekarang, mungkin kami bisa berharap. Kami pernah dibantu cukup besar pada tahun 2006 oleh Pemerintah DKI Jakarta. Kemenbudpar juga cukup besar membantu antara sekitar 2005-2007, saya lupa. Namun, bantuan Pemda Jakarta cuma one-off: bantu sekali setelah itu tidak ada lagi. Kemenbudpar juga masih memberi, tapi tidak tetap lah. Nah, akhirnya kami berpikir kalau ada bantuan dari mereka, ya bonus. Seandainya dapat, ya mungkin kami alokasikan ke program. Akhirnya kami harus berpikir kalau mau membuat program memang harus 100 persen dari swasta.
FI: Sebenarnya, apakah ada permasalahan tertentu sehingga tidak terpenuhinya 30 persen negara dan 30 persen kota ini? Maksudnya, apakah Pemda DKI tidak menganggap JIFFest merupakan bagian dari program mereka atau memang perhatian mereka tidak ke situ?
LR: Hmm, tidak tahu, ya. Kita sih mengajukan terus. Berita yang kami dengar, tapi tidak tahu benar atau tidak, misalnya karena JIFFest memutar film-film yang kontroversial. Mungkin itu tidak menyenangkan buat pemerintah karena sepertinya kami mengkritik pemerintah. Padahal, misalnya seperti kasus Balibo. Kita pernah putar film Balibo terus di-banned. Kami merasa ketika di-banned itu, justru media menulis besar-besaran. Efek bola saljunya makin besar. Waktu itu saya menawarkan dan ini harusnya sudah dimulai, bahwa kalau ada film yang kontroversial, kita hadirkan diskusi. Saya malah menawarkan di sini, di ruang nonton Lembaga Sensor Film (LSF). Yang setuju dan yang tidak setuju, dan LSF menjaga diskusi publik. Kalau ada film-film yang kontroversial, tidak perlu dilarang. Oke, mungkin tidak didistribusikan ke masyarakat, tidak apa-apa. Namun pertimbangan pemikiran di balik itu perlu disosialisasikan atau dikaji di diskusi, karena ini kan forum festival, bukan forum komersial. Setelah di-banned, Balibo itu malah beredar di bajakan, di mal, dan malah lebih heboh.
Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan, tapi tergantung dari sudut pandang dari mana mereka lihat. Saya melihat ini untuk mengasah daya kritis, menciptakan ruang diskusi. Makanya persoalan kita sekarang banyak yang main hakim sendiri, karena tidak ada law enforcement. Sudah tidak zaman lah melarang-larang, otoriter, tapi justru tumbuhkan daya kritis masyarakat. Dengan mereka terbiasa berbeda pendapat, berdiskusi, justru memberi ruang bagi mereka untuk lebih toleran. Toh, kalau sebuah film dilihat berbeda, ya tidak apa-apa juga. Ya, jadinya kita meminta bantuan pemerintah, tapi pemerintah asing maksudnya (tertawa).
FI: Lalu, apakah dari Pemda ada penjelasan mengapa tidak bisa memberikan dukungan dana?
LR: Kami mengajukan, tetapi tidak ada pernyataan tertulis jika Pemda tidak bisa memberi dukungan. Kami hanya mengecek, lalu mereka bilang bahwa tidak dianggarkan. Ya sudah. Kami juga merasa bahwa bukan keahlian kita dalam melobi ke pemerintah, DPR, DPRD. Kami tidak terlalu kuat di situ. Kami merasa harusnya program ini dilihat penting, tapi ternyata tidak. Kami juga mungkin sudah keburu patah arang. Jadi, kita tidak terlalu mau berusaha lebih jauh lagi lah.
Sebenarnya JIFFest selalu ditawarkan untuk masuk ke dalam kalender acara mereka. Cuma menurut saya, kalau mereka tidak mendukung dalam bentuk apapun dan hanya mempublikasikan ke agenda budaya mereka saja, ya kami jadi berpikir. Agenda ini agenda siapa. Kalau misalnya tidak terselenggara tapi sudah masuk ke agenda budaya itu, namanya mereka tidak punya kewajiban moral untuk mendukung ini. Ada sih yang mendukung selain Kemenbudpar walaupun jumlahnya sekitar 10 persen, yaitu Kementerian Perdagangan dan Industri (Kemendagri), karena mereka menaruh perhatian ke industri kreatif ini kan. Ya semoga tahun depan deh…
FI: JIFFest tahun lalu mengajak publik untuk berpartisipasi mendukung JIFFest lewat kampanye Save JIFFest sehingga JIFFest 2010 bisa terselenggara. Mengapa cara itu tidak diterapkan lagi tahun ini?
LR: Sebetulnya kemarin tidak bisa dibilang sukses juga, sih. Mungkin karena waktunya pendek. Sebetulnya dari angka yang terkumpul sekitar 300 juta, 200 juta-nya datang dari tiga orang. Kami bukannya tidak berterima kasih, tapi kami merasa, bottom line-nya adalah kami tidak mungkin diselamatkan dua kali. Kalau sudah sekali diselamatkan, tidak mungkin kami meminta lagi. Artinya ya memang harus bekerja lebih keras untuk fundraising, yang bukan dari publik. Ini juga salah satu yang belum tergarap juga. Terus terang, kalau ingin melibatkan publik, sebenarnya kami belum bisa menggarap, apa saja return untuk mereka dan seperti apa. Kami belum menemukan model kira-kira yang seperti bagaimana.
FI: Berarti JIFFest selama 11 tahun penyelenggaraannya banyak dibantu dana dari donor asing. Apakah selama 11 tahun itu tidak ada wacana untuk mulai mandiri?
LR: Kami pernah membuat semacam unit bisnis yang diharap bisa mensubsidi silang sebagian dan berkontribusi, yakni distribusi film. Kami pernah mulai tahun 2001. Film-film yang diputar di JIFFest didistribusikan ke bioskop. Bukan mau menyalahkan situasi industrinya, tapi saat itu cineplex belum berkembang pesat. Jadi, ketika film Indonesia meningkat, film-film alternatif itu tidak dapat tempat. Jadi, usaha itu tidak bertahan lama, mungkin hanya dua tahun. Pada tahun 2003, ada semacam penurunan. Waktu kita sedang mempersiapkan festival, ada peristiwa bom meledak. Waktu itu persiapannya JIFFest skala besar, skala normal. Biaya sudah keluar dan sebagainya, kemudian ada peristiwa itu. Itu sempat menguras kas kita. Tahun 2004, direkturnya dipegang oleh Orlow (Seunke). Bisa dibilang dia sangat kreatif, mendekati sumber kreatif, menambahkan format musik, dan sebagainya. Dari situ lumayan bisa berkembang sampai 2007. Kemudian Orlow mengundurkan diri pada tahun 2007. Ketika itu, grafik kami naik.
Nah, sekarang, saya bicara statistik ya. Sponsor swasta maksimum yang bisa kita raih dari dalam negeri itu sebesar 1 miliar. Di luar itu donor asing. Jadi, kita pernah punya bujet paling besar di tahun 2006. Dari Pemda DKI satu miliar, sponsor satu miliar, total bujet kita 6,5 miliar dengan 4 miliar dari luar negeri. Pendapatan tiket kira-kira komponennya kurang lebih 10 persen dari pendanaan.
Lalu, ada persoalan lagi di tahun 2008: krisis ekonomi. Pada saat itu, kami sudah mempersiapkan festival dengan skala yang besar, film-filmnya juga sudah masuk, tetapi ada sponsor yang tadinya berkomitmen X, tetapi cuma bisa berkontribusi seperempatnya. Akhirnya 2009 dan 2010, jadinya kita drop terus dan tahun ini tidak ada.
Dari situ internal berefleksi dan melihat bahwa kami memang harus ganti format. Kami lumayan percaya diri dengan pergantian ini karena ada festival yang kita jadikan model dan festival itu bisa berjalan. Mungkin dengan konsep itu, bisa lebih diterima di Jakarta.
FI: Bicara soal biaya dua miliar, apakah memang JIFFest harus selalu diselenggarakan dalam format sebesar itu?
LR: Sebenarnya biaya dua miliar itu paling modest lah, karena kami pernah dapat Rp 6,5 miliar.
FI: Alokasi terbesarnya untuk traffic film?
LR: Tidak juga. Sebenarnya di penyelenggaraan festivalnya, dalam arti operasional. Alokasi untuk program itu sepertiga, operasional juga sepertiga. Promosi ya hampir rata. Jadi, 2 miliar itu sudah berisi komponen yang memang sudah harus ada.
FI: JIFFest sendiri mengukur target keberhasilan tiap tahunnya berdasarkan apa?
LR: Memang target yang paling kelihatan ya secara kuantitatif, yaitu jumlah penonton dan jumlah film (klik untuk lihat berbagai statistik JIFFest 1999-2009). Secara kualitatif agak susah mengukurnya. Kalau sekilas dari Twitter, wacana, atau diskusi yang berkembang di luar itu... Blitz pernah diwawancara Kompas dan mereka mengeluarkan pernyataan, bahwa salah satu pertimbangan mereka untuk buka bioskop kalau segmen penonton alternatif mulai tumbuh besar sejak adanya JIFFest. Itu kan murni kalkulasi bisnis. Kita melihat juga, mungkin sebelum tahun 2000-an, kita masih awam dengan film-film di luar Hollywood, Mandarin, India, tapi sekarang juga tahu film Eropa sampai Timur Tengah. Artinya buat para cinephile, mereka punya outlet untuk mendapat referensi. Paling tidak film-film penting yang sedang dibicarakan, itu kami berusaha bawa, dengan keterbatasan. Kami pilih yang prioritas, yang bisa kami dapat sesuai kemampuan. Maunya sih tiap tahun film yang menang, yang penting dibawa semua, cuma ya dengan bujet segitu, agak susah.
Bangkok pernah punya bujet sampai lima juta US dollar, tapi akhirnya ketahuan korupsi, mereka didemo industri filmnya. Bangkok menghabiskan banyak uang, karena mereka bawa banyak orang Hollywood. Pemerintahnya mengeluarkan begitu banyak, tapi tidak memberikan apa-apa ke industri lokalnya. Industri turisme di sana yang mempromosikan.
Kami sendiri senang, karena dari tamu-tamu yang datang, mereka kagum. Pertama, penonton kami banyak anak muda. Hampir semua pemutaran terisi rata-rata 60-70 persen. Pada banyak festival di Asia Tenggara, susah mencari penonton seperti itu. Sedangkan di Eropa seperti Rotterdam, Berlin, itu kan banyak tamu luar negeri, karena mereka mengundang kalangan industri. Untuk jumlah penonton film lokal, jumlah yang dicapai penonton JIFFest cukup baik. 70 persen pencapaian lumayan lah.
FI: Festival film sendiri sebenarnya masuk ke dalam ekshibisi dan apresiasi. Dengan tidak adanya JIFFest tahun ini dan apa yang tadi diceritakan, bagaimana sebenarnya kondisi dua hal tersebut di sini?
LR: Kalau bisa dibilang, industri kita kan juga belum sehat. Ini semuanya saling berkaitan. Nggak usah bicara sampai apresiasi, tapi distribusi dan ekshibisi juga tidak beres-beres amat. Ya berkaitan yah. Ekshibisinya, layar kurang. Layar kurang, distribusi jadi terhambat. Untuk apresiasi, kalau bicara film nasional, ya ada Festival Film Indonesia (FFI). FFI juga kemarin kan masih pembenahan. Saya jadi ngomong FFI sedikit, nggak apa-apa, ya? (tertawa)
Apa yang disebut festival sebagai benchmark atau parameter, saya tidak tahu, apakah itu bisa tercapai dengan mekanisme-mekanisme seperti dulu? Maksud saya, penjurian dahulu tidak melibatkan industri luar. Seperti misalnya Academy Awards atau Oscar, kan dinilai oleh asosiasi-asosiasi. Ketika mereka melakukan penilaian film yang dirilis selama satu tahun, mereka selalu menonton, melihat, membandingkan. Namanya parameter kan ada perbandingan. Otomatis ada sebuah catatan ketika ada pencapaian, maka saat ditonton berikutnya, idealnya ada peningkatan, atau terlampaui. Di sini, asosiasi-asosiasinya ada, tapi tidak kuat. Katakan untuk produser, ada Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI), tetapi banyak juga yang tidak menjadi anggota. Penjurian FFI tahun ini, misalkan, komite nominasinya terdiri dari 21 orang wakil industri. Kami mencoba mencontoh Academy Awards, meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit. Namun menurut FFI, itu akan jadi refleksi ketika mereka menonton film-film setahun terakhir, mereka akan mencermati kualitasnya seperti apa. Dengan harapan, ketika mereka kembali berkreasi di bidangnya masing-masing, mereka akan mencoba melampaui itu. Melakukan penilaian, mencatat, mencermati, pasti menemukan ada yang kurang, ada yang lebih, dan akan diperbaiki dalam industri. Ini belum dilakukan sebelumnya.
Nah ini, festival sebagai apresiasi, sebagai parameter, sebagai benchmark, harusnya seperti itu. Ke depan kita bisa berharap, ada perbaikan dalam film Indonesia juga. Kalau JIFFest, karena porsinya lebih besar film asing, selama ini kami memberikan referensi untuk industri film lokal, film-film di luar itu seperti apa, para pemenang festival, yang bisa dijadikan referensi industri. Bahkan baik industri resmi maupun bajakan. (tertawa)
FI: Bahkan sekarang di lapak bajakan ada kategori khusus untuk film ‘festival’.
LR: Ada yang pada hari pertama JIFFest pergi ke Ratu Plaza, membawa katalog film JIFFest dan mencari di sana.
FI: Nah, tapi kan sekarang cukup banyak festival yang diselenggarakan di sini. Dari pengalaman Anda, apa yang dibutuhkan penyelenggara festival supaya bisa menjaga terus keberlangsungannya?
LR: Menurut saya, selama ini kalau sudah punya sponsor tetap mungkin relatif lebih tenang. Seperti INAFFF atau Q! Film Festival, yang sejauh ini masih ada donor. JAFF juga kayaknya masih. Kalau basisnya komunitas mungkin masih aman seperti Q!, Festival Film Solo, Festival Film Banyumas. Kita juga merasa mengapa pindah dari TIM ke mal, antara lain adalah best cinematic experience itu. Karena di tempat-tempat itu, teknologinya paling bagus. Akhirnya mal harus dilihat sebagai kemitraan. Mereka mau jadi sponsor karena kita membawa penonton ke mal mereka, kemudian si penonton belanja atau beli makanan. Mungkin juga bisa jadi di industri perbioskopan itu, kontribusi penerimaan terbesar bukan dari tiket, tapi dari makanan. Jadi ya harap dicatat bahwa ketika sebuah bioskop menawarkan diri dengan memberikan sponsor tempat gratis atau diskon 50 persen, mereka berharap orang yang datang ke sana, belanja, dan biayanya ter-cover. Sponsor itu tidak dilihat untuk brand awareness, tetapi yang punya bujet besar di perusahaan adalah direct sales/marketing.
Misalnya bank, kartu kredit. Jika mereka mau terlibat, mereka berharap yang pegang kartu itu belanja. Kalau di festival dengan harga tiket segitu, jumlahnya kurang dibandingkan tiket konser yang kira-kira Rp 250.000. Kami pernah mengajukan kerja sama kartu kredit dan dijawab bahwa angkanya masih kurang besar.
FI: Terkait dukungan publik, pernah tidak menaikkan harga tiket atau menghilangkan subsidi untuk harga tiket? Kalau ternyata publik mendukung, harusnya itu kan tidak berat buat mereka.
LR: Pelajar atau mahasiswa tidak bisa nonton jika harga tiket menjadi Rp 35.000-Rp 50.000. Kita berpikir kalau begitu maka tidak mencapai semua kalangan lagi.
FI: Berarti apa yang menjadi agenda JIFFest selanjutnya?
LR: Format dulu. Format yang bisa didanai oleh swasta itu tadi. Kami melihat yang berhasil itu musik dan musik itu format yang cukup dekat. Format lain, mungkin olahraga, tapi kayaknya jauh dengan film, ya (tertawa). Selain itu juga, lagi memikirkan aktivitas pendidikan atau workshop yang berbayar. Selama ini kami sudah ada workshop dengan pembicara dari luar. Kami konsentrasi di situ lah. Itu yang bisa kami tawarkan dengan kontak dan jaringan yang dimiliki. Kami sudah merencanakan kerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan, tapi mau konsentrasi ke festivalnya dulu.