Artikel Kajian

Sengketa pajak royalti film impor menimbulkan banyak laporan, tulisan, komentar, kolom yang tidak ikut menjernihkan persoalan. Yang paling penting adalah: apakah peraturan perpajakan kita sudah benar dan dilaksanakan dengan baik?

There are many ways other than unequal taxes in which the government can support Indonesian films.

Banyak cara lain di luar utak-utik ketidakseimbangan beban pajak, bila pemerintah ingin membantu perfilman Indonesia.

Dari sepuluh tuntutan MPEAA yang disebar luaskan oleh para wakil masyarakat perfilman ke hadapan DPR-RI ternyata delapan diantaranya merupakan isapan jempol belaka. Ada kepentingan apa di balik ini? (Tulisan ini pernah dimuat di Media Indonesia tahun 1991)

Noorca Massardi mengeluarkan pernyataan tertulis yang memicu perdebatan mengenai situasi impor film di Indonesia saat ini. Pernyataan ini kami kutipkan sebagaimana terbit.

Tulisan ini merupakan rangkuman dari pernyataan yang dibuat Deddy Mizwar dan Rudy S Sanyoto yang mereka sampaikan dalam jumpa pers tentang kebijakan film nasional dan masalah pajak film impor di Jakarta pada Minggu 20 Februari 2011.

Perdebatan ada dan tidak adanya monopoli ini tentunya akan terus berlanjut, karena secara de-jure memang benar praktek monopoli tidak dibenarkan keberadaannya. Sementara di lain pihak secara de-facto ia benar-benar ada.

Ada kekisruhan yang entah disengaja atau tidak dalam polemik tentang pajak impor film beberapa hari belakangan ini. Kenapa importir film, pengusaha bioskop Grup 21, dan perwakilan MPA (Motion Pictures Association yang mewakili studio-studio besar AS), meributkan hal yang sudah lazim berlaku ini?

Tujuan pemerintah memberlakukan pajak ini, seperti diberitakan berbagai media, adalah untuk mendukung industri perfilman nasional sehingga dapat bersaing di pasar domestik. Tujuannya sebenarnya baik, namun apabila ditelaah lebih mendalam, ternyata tidaklah tepat pada sasarannya dan justru berpotensi makin mempersulit industri film nasional.

Memahami ekonomi film dengan menelusuri liku-liku dan politik dagang dari sejarah importir film di Indonesia.